Tugas 4-Perekonomian Indonesia

KORUPSI dan UPAYA MENGATASINYA

I.       Abstrak

Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya.

II.    Pendahuluan

Di era reformasi sekarang ini, Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan sistem politik, reformasi ekonomi, sampai reformasi birokrasi menjadi agenda utama di negeri ini. Yang paling sering dibicarakan adalah masalah reformasi birokrasi yang menyangkut masalah-masalah pegawai pemerintah yang dinilai korup dan sarat dengan nepotisme. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya-budaya buruk birokrasi seperti praktik korupsi yang paling sering terjadi di dalam instansi pemerintah. Reformasi birokrasi ini pada umumnya diterjemahkan oleh instansi-instansi pemerintah sebagai perbaikan kembali sistem remunerasi pegawai. Anggapan umum yang sering muncul adalah dengan perbaikan sistem penggajian atau remunerasi, maka aparatur pemerintah tidak akan lagi melakukan korupsi karena dianggap penghasilannya sudah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan untuk masa depannya. Namun pada kenyataannya, tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun secara logika gaji para pegawai pemerintah dapat dinilai tinggi.

Korupsi dari yang bernilai jutaan hingga miliaran rupiah yang dilakukan para pejabat pemerintah terus terjadi sehingga dapat disinyalir negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Tentunya ini bukan angka yang sedikit, melihat kebutuhan kenegaraan yang semakin lama semakin meningkat. Jika uang yang dikorupsi tersebut benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat demi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin cita-cita tersebut bisa saja terwujud. Dana-dana sosial akan sampai ke tangan yang berhak dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengkajian ulang remunerasi pegawai yang meningkatkan jumlah gaji mereka terbukti tidak menurunkan tingkat korupsi seperti yang diharapkan. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah rendahnya moral dan kesadaran masyarakat mengenai korupsi itu sendiri. Masyarakat menganggap korupsi sebagai suatu hal yang biasa sebab tanpa disadari, kita sudah terbiasa melakukan korupsi. Misalnya saja dalam penyediaan alat tulis kantor, pegawai terbiasa mengambil uang yang tersisa dari dana yang disediakan. Padahal sesungguhnya dana tersebut harus dikembalikan pada organisasi. Akibat adanya kebiasaan korupsi ini, pemberantasan korupsi di Indonesia sangat sulit dilakukan. Pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan dengan cara mengubah kebiasaan masyarakat sejak dini dan menanamkan paradigma bahwa korupsi ini adalah suatu hal yang salah.

Cara ini mulai dilakukan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah dengan menerapkan sistem kantin kejujuran. Kantin kejujuran adalah sebuah sistem kantin dimana murid-murid mengambil sendiri barang apa yang ia inginkan. Sekilas sistem ini terlihat seperti suatu sistem yang biasa dilakukan di supermarket dimana konsumen melayani dirinya sendiri. Namun di kantin kejujuran, murid bukan hanya harus melayani dirinya sendiri tapi juga harus membayar serta mengambil kembalian sendiri tanpa adanya orang yang mengawasai, sehingga hal ini merupakan solusi untuk mempersiapkan masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran. Dengan kata lain, sistem kantin ini berbeda dari kantin-kantin yang ada umumnya karena di sini tidak terdapat penjual. Sistem kantin kejujuran ini dapat merangsang kejujuran murid karena ia akan belajar menjadi orang yang berusaha menjaga amanat yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Di samping itu, kantin kejujuran juga memberikan kontribusi dalam mencerdaskan murid khususnya untuk perhitungan matematis. Kantin kejujuran merupakan upaya preventif dalam menangkal terjadinya tindak korupsi.

III. Landasan Teori

Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.

Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme. Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum (Alatas 1999:6).

Mengutip Robert Redfield, korupsi dilihat dari pusat budaya, pusat budaya dibagi menjadi dua, yakni budaya kraton (great culture) dan budaya wong cilik (little culture). Dikotomi budaya selalu ada, dan dikotomi tersebut lebih banyak dengan subyektifitas pada budaya besar yang berpusat di kraton. Kraton dianggap sebagai pusat budaya. Bila terdapat pusat budaya lain di luar kraton, tentu dianggap lebih rendah dari pada budaya kraton. Meski pada hakikatnya dua budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada bocoran budaya.

Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum dibawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

IV. Pembahasan

A.     Teori Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington diatas, Heddy Shri Ahimsha-Putra (2002) menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan.

B.     Sebab-Sebab Korupsi

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi /kelompok /keluarga/golongannya sendiri. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu :

1.      Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

2.      Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

3.      Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

4.      Kurangnya pendidikan.

5.      Adanya banyak kemiskinan.

6.      Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.

7.      Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

8.      Struktur pemerintahan.

9.      Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.

10.  Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

a.       Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

b.      Opportunities(kesempatan) : berkaitan dengankeadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

c.       Needs(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

d.      Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Menurut Dr.Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Menurut Komisi IV DPR-RI, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yaitu :

1.      Pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi.

2.      Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri.

3.      Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Dalam buku Sosiologi Korupsi oleh Syed Hussein Alatas, disebutkan ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut :

a.       Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

b.      Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.

c.       Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungann timbale balik.

d.      Berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik perlindungan hukum.

e.       Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

f.        Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.

g.      Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

h.      Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.

i.        Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat.

C.     Macam-Macam Korupsi

Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :

1.      Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara

2.      Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap

3.      Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan

4.      Korupsi yang terkait dengan pemerasan

5.      Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang

6.      Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

7.      Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan dan dapat diturunkan menjadi dihasilkan tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu :

a)      Model korupsi lapis pertama

Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya.

b)     Model korupsi lapis kedua

Jaring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional.

c)      Model korupsi lapis ketiga

Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jaring-jaring korupsi internasional korupsi tersebut.

D.    Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan Korupsi

Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang sangat menentukan. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu :

-         Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi

-         Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi

-         Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi

Dari tiga pendekatan ini dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yaitu :

a.       Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

b.      Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

c.       Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.

Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati / pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain :

1.      Konsep “carrot and stick” yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. Sedangkan Stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati.

2.      Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.

3.      Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur structure follows strategy yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.

4.      Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.

5.      Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

E.      Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi

Upaya yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah :

a.       Pemberlakuan berbagai UU yang mempersempit peluang korupsi

b.      Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi

c.       Pelaksanaan sistem rekruitmen aparat secara adil dan terbuka

d.      Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara

e.       Pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai

Cara yang kedua yang ditempuh untuk menindak lanjuti korupsi adalah :

1.      Pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para koruptor

2.      Penndakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang bersikap tidak tegas dan meloloskan koruptor dari jerat hukum

3.      Penindakan secara tegas tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku korupsi

4.      Memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi

V.    Kesimpulan

Korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Dan faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemim-pinan dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dlam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain :upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa dan upaya edukasi LSM (Lembaga Swada-ya Masyarakat).

VI. Daftar Pustaka

Drehel, Axel and Christos Kotsogiannis, Corruption Around the World: Evidence from a Structural Mode. 2004

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia. 1985

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 1985

W. Creswell, John. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. London: Sage Publiation, Inc.1994

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/pengertian-korupsi-dan-dampak- negatif.html

http://soloraya.net/2010/01/korupsi-dan-pengertiannya/

http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/09/makalah-korupsi-dan-pencegahannya.html

http://blogstoryaboutme.blogspot.com/2012/11/makalah-upaya-pemberantasan-korupsi-di.html

Tugas 3-Perekonomian Indonesia-Tema : 3. Suku Bunga Perbankan dengan Pemberian Kredit Khususnya Usaha Kecil dan Menengah

TINGKAT SUKU BUNGA BANK

       I.            Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bank Tingkat suku bunga Indonesia dan tingkat inflasi. Kemudian tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian, literatur atau referensi bagi para penulis berikutnya dalam melakukan pengembangan karya tulis yang berhubungan dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Serta sebagai gambaran yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti perbankan, perusahaan dan yang lainnya mengenai pengaruh tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan antara tingkat bunga variabel dan inflasi Bank Indonesia terhadap nilai tukar rupiah dari US $. Ada efek yang signifikan antara tingkat bunga variabel dari Bank Indonesia secara parsial terhadap nilai tukar dari US $, dan ada beberapa hubungan antara suku bunga variabel Bank dan inflasi dari tradisional.

Maka pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatiannya pada perekonomian lagi, jadi krisis ekonomi yang pernah dialami tidak akan terjadi lagi dan berharap bahwa Bank Indonesia selalu memainkan peran aktif dalam mengendalikan kondisi ekonomi dari kewenangan secara khusus, mengontrol tingkat suku bunga dan inflasi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan.

    II.            Pendahuluan

Krisis moneter yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian, termasuk perbankan. Inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan menekan uang beredar baik dalam arti sempit (M1) maupun arti luas (M2) atau likuiditas perekonomian. Efek dari kebijakan ini, bank-bank swasta maupun bank-bank pemerintah berlomba-lomba menaikkan suku bunga. Bunga yang diberikan oleh bank-bank pada masyarakat merupakan daya tarik yang utama bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan uangnya di bank, sedangkan bagi bank, semakin besar dana masyarakat yang bisa dihimpun, akan meningkatkan kemampuan bank untuk membiayai operasional aktivanya yang sebagian besar berupa pemberian kredit pada masyarakat.

Tidak jarang bank-bank menetapkan suku bunga terselubung, yaitu suku bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan secara resmi melalui media massa. Dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah uang yang beredar akan berkurang karena orang lebih senang menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas di rumah. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarkan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai produktif.

Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga.

Namun ternyata kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi. Kebijakan uang ketat disatu sisi memang menunjukkan indikasi yang baik pada nilai tukar yang secara bertahap menunjukkan kecenderungan menguat namun di sisi lain kebijakan uang ketat yang mendorong tingkat suku bunga tinggi ternyata dapat menyebabkan cost of money menjadi mahal, hal yang demikian akan memperlemah daya saing ekspor di pasar dunia sehingga dapat membuat dunia usaha tidak bergairah melakukan investasi dalam negeri, produksi akan turun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan.

 III.            Landasan Teori

Menurut Nopirin mendefinisikan suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang.

Suku bunga dibedakan menjadi dua, suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah tingkat bunga (rate) yang dapat diamati di pasar. Sedangkan suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi.

Dengan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi.

Menurut Edward dan Khan (1985) ada dua jenis faktor yang menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar (JUB), dan inflasi yang diduga. Sedangkan faktor eksternal merupakan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai tukar valuta asing.

Menurut Laksmono (2001), nilai suku bunga domestik di Indonesia sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan oleh akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang kurang fleksibel. Selain suku bunga internasional, tingkat diskonto SBI juga merupakan faktor penting dalam penentuan suku bunga di Indonesia.

Peningkatan diskonto SBI segera direspon oleh suku bunga PUAB (Pasar Uang Antar Bank), sedangkan respon suku bunga deposito baru muncul setelah 7–8 bulan. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam penentuan suku bunga di Indonesia adalah kondisi likuiditas yang berdampak pada suku bunga PUAB dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang akan mendorong arus modal masuk sehingga pengaruhnya terhadap suku bunga deposito dan suku bunga kredit lebih kecil.

 IV.            Pembahasan

Suku Bunga

Ada tiga teori yang menjelaskan hubungan antara suku bunga yang berbeda jangka waktu (Laksmono, 2001:76), yaitu:

1.      Segmented Market Theory, mengatakan bahwa masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Teori ini mengasumsikan peminjam dan pemberi pinjaman memiliki preferensi terhadap jangka waktu tertentu. Dalam teori ini diasumsikan bahwa peminjam dan pemberi pinjaman tidak berpindah dari satu pasar ke pasar lain sehingga instrumen dengan jangka waktu berbeda tidak dapat saling berganti. Pendapatan di setiap pasar dianggap tercipta dari permintaan dan pasokan di pasar tersebut.

2.      Expectation Theory menganggap instrumen jangka waktu berbeda dapat saling berganti secara sempurna. Suku bunga merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Teori ini menjelaskan perbedaan term structure of interest rate dari waktu ke waktu dan juga menerangkan kecenderungan suku bunga instrumen jangka waktu yang berbeda bergerak searah karena adanya pergantian.

3.      Preferred Habitat Theory mengatakan bahwa suku bunga jangka panjang merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek sepanjang periode instrumen jangka panjang ditambah dengan liquidity premium yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan saat itu. Teori ini mengasumsikan adanya substitusi antar instrumen dan adanya preferensi investor atau instrumen tertentu yang disebut juga pergantian tidak sempurna. Dalam preferred habitat theory ini, suku bunga pada periode n sama dengan rata-rata dari ekspektasi suku bunga bulan ke depan selama periode n ditambah dengan premium. Adanya liquidity premium membedakan teori ini dengan lainnya. Umumnya peminjam dana menawarkan liquidity premium yang positif untuk menarik pembeli instrumen jangka panjang sebagai kompensasi atas risiko likuiditas yang lebih besar dibandingkan instrumen jangka pendek.

Kurs

Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Nilai kurs terbagi atas:

1.      Kurs jual adalah harga jual valuta asing oleh bank atau money changer.

2.      Kurs beli adalah kurs yang diberlakukan bank apabila bank membeli valuta asing.

Nilai tukar mata uang yang lainnya disebut Kurs. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice (1994:73) Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.

Menurut Nopirin (1996:163) Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut.

Menurut Salvator (1997:10) Kurs atau Nilai Tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Transaksi Valuta Asing dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling menukarkan simpanan bank mereka serta melaksanakan secepatnya.

Kurs yang melandasi perdagangan seketika (On The Spot) ini disebut Kurs Spot (Spot Exchange Rate), sedangkan kesepakatannya disebut Transaksi Spot. Istilah “seketika” atau “spot” ini sebenarnya kurang tepat mengingat pertukaran spot lazimnya baru dilaksanakan dua hari setelah tercapainya kesepakatan.

Keterlambatan ini terjadi karena dalam kebanyakan transaksi bank perlu dua hari guna melaksanakan instruksi pembayaran (misalnya berupa cek). Dalam kepustakaan Pasar Valuta Asing, tanggal dimana kedua belah pihak benar-benar menerima dana yang mereka beli, yakni dua hari setelah kesepakatannya, disebut Tanggal Nilai (Value Date).

Beberapa kesepakatan Valuta Asing secara khusus menetapkan suatu tanggal nilai lebih dari dua hari, bisa 30 hari, 90 hari, 180 hari, atau bahkan beberapa tahun. Kurs yang menjadi dasar bagi transaksi semacam ini disebut Kurs Berjangka (Forward Exchange Rate). Biasanya, Kurs ini akan memiliki selisih bila dibandingkan dengan Kurs Spot maupun Kurs Berjangka yang tanggal nilai pemberlakuannya berbeda. Bila hari ini anda sepakat menjual Pound untuk memperoleh dolar dimasa mendatang atas dasar Kursnya di waktu kemudian, maka anda “menjual pound berjangka” dan “membeli dolar berjangka”.

Pendekatan Perdagangan Terhadap Pembentukan Kurs Salah satu model kurs tradisional yang sangat penting didasarkan pada kajian terhadap arus pertukaran barang dan jasa antar negara, artinya model ini melihat bahwa nilai tukar atau kurs antar dua mata uang dari dua negara ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung diantara kedua negara tersebut. Itulah sebabnya model ini lazim disebut sebagai pendekatan perdagangan (trade approach) atau pendekatan elastisitas (elastisitas approach to exchange rate determination).

Menurut pendekatan ini kurs equilibrium adalah kurs yang akan menyeimbangkan nilai impor dan ekspor dari suatu negara. Jika nilai impor negara tersebut lebih besar ketimbang nilai ekspornya (artinya negara yang bersangkutan mengalami defisit perdagangan).

Maka kurs mata uangnya akan mengalami peningkatan (artinya mata uangnya mengalami depresiasi atau penurunan nilai tukar) dan hal ini akan berlangsung secara cepat dalam sistem kurs mengambang yang berlaku saat ini. Peningkatan kurs (angka nominalnya) atau penurunan nilai tukar mata uang tersebut akan membuat harga dari berbagai komoditi ekspornya menjadi lebih murah bagi para importir atau pihak asing sedangkan berbagai produk barang dan jasa impor menjadi lebih mahal bagi penduduk domestik. akibatnya lambat laun ekspor negara tersebut mengalami kenaikan dan impor menurun sampai akhirnya nilai perdagangan internasionalnya benarbenar seimbang (impor = ekspor).

Karena kecepatan proses penyesuaian tersebut ditentukan oleh respon atau elastis impor dan ekspor terhadap perubahan-perubahan kurs, maka pendekatan ini disebut pendekatan elastisitas (Salvator : 1997:42). Kurs antara dua mata uang bisa dibuat sama di berbagai pusat moneter melalui arbitrase. Istilah ini mengacu pada praktek pembelian suatu mata uang disebut pusat moneter dimana harganya lebih murah, untuk kemudian segera dijual kembali ke pusat moneter lainnya yang menawarkan harga lebih mahal, dalam rangka mencetak keuntungan dalam jangka pendek. Begitu kegiatan arbitrase berlangsung, kurs antar dua mata uang cenderung mendekat sehingga sama besarnya di dua pusat moneter yang terkait.

    V.            Kesimpulan

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia dan inflasi secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah atas US$. Dan pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia secara parsial terhadap nilai tukar rupiah atas US$. Serta pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi secara parsial terhadap nilai tukar rupiah atas US$. Dan hubungan yang erat antara variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah atas US$.

 VI.            Daftar Pustaka

http://news.palcomtech.com/.../MUHAMMADINAH-JE010 22011.html

http://pustakajurnal.blogspot.com/

Buku Intisari Ekonomi, Drs. Nur Jaka, Pustaka Setia

Tugas 2-Perekonomian Indonesia-Tema : 2. Persaingan Harga Produk Dalam Negeri Versus Harga Produk Luar Negeri Dilihat dari Tingginya Biaya Produksi

HARGA PRODUK DALAM NEGERI DAN HARGA PRODUK LUAR NEGERI

       I.            Abstrak

Ketika ekspor sebuah negara lebih besar daripada impornya, itu artinya negara tersebut mengalami surplus perdagangan. Surplus perdagangan ini berdampak sanagat baik terhadap perekonomian bangsa tersebut. Misalnya, Cina. Dengan kehebatan bangsa Cina membuat produk murah yang tampak begitu menarik, telah membuat negara ini bisa mengekspor barangnya ke seluruh dunia termasuk Amerika. Bahkan ada istilah ‘The China’ yang ditujukan bagi barang-barang buatan Cina.

Barang-barang buatan Cina itu mungkin saja kualitasnya masih kurang dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain yang lebih mementingkan sebuah kualitas. Tetapi produk Cina ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan kualitas. Bagi mereka adalah mereka ingin memiliki barang tersebut walaupun kualitas yang jauh lebih rendah.

Murahnya barang-barang dari Cina ini telah membuat banyak negara berpikir dan menerapkan strategi perdagangan baru dengan Cina. Amerika saja kelimpungan menghadapi serbuan barang-barang dari Cina apalagi Indonesia yang  teknologinya masih kalah jauh dari Amerika. Orang Cina yang sangat kreatif dengan tenaga kerja yang murah, telah membuat bangsa Tirai Bambu itu mampu membuat barang-barang yng dibutuhkan oleh masyarakat dengan biaya produksi yang sangat murah.

Indonesia pun banyak sekali mengimpor barang dari luar negeri. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kebutuhan di Indonesia lebih mahal, karena pemerintah selalu menggunakan produk-produk luar negeri dibandingkan dalam negeri.

Banyak sekali dari kita yang membanggakan apa yang kita gunakan, padahal itu adalah produk luar negeri. Misalnya dari fashion, alat rumah tangga dan produk lainnya, yang penting luar negeri! Ternyata banyak produk dalam negeri yang  menjadi pemasok merk-merk mahal dan terkenal dari luar negeri. Jika pandangan kita terus dibiarkan seperti ini, produk dalam negeri kita akan menerus tidak ada dukungnan dari dalam negeri untuk mempopulerkan di luar negeri.

Ada juga produk dalam negeri mulai dibanggakan setelah produk itu bisa menembus pasar luar negeri, baru setelah itu masyarakat dalam negeri membanggakan dan mengenal hasil produk itu dari dalam negeri sendiri.

    II.            Pendahuluan

Pada era gloalisasi ini kita harus mengetahui perkembangan perekonomian Indonesia terutama pada masalah persaingan harga produksi. Baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri.  Dengan mengetahui harga-harga pasar dalam persaingan tersebut kita bisa mengetahui kondisi ekonomi yang terjadi. Apalagi pada saat tingkat produksi tinggi. Mau tidak mau negara harus mengikuti perkembangan harga yang terjadi pada sistem perekonomian tersebut.

Pada saat itu juga, jika ada perubahan pada harga-harga akan mempengaruhi perekonomian suatu negara juga. Karena negara juga bisa memikirkan bagaimana bisa mengimbangi harga pasar Internasional dan juga dibarengi dengan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah juga harus memperhatikan barang-barang yang di impor. Jangan semua barang pokok harus diimpor dari luar. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan produk dalam negeri yang tidak kalah bagus kualitasnya dibanding luar negeri.

Setidaknya pemerintah juga menyarankan agar masyarakat lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan luar negeri. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah harus mengimpor produk dari luar negeri. Seperti terbatasnya bahan yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Ada juga keterkaitan biaya dan masih banyak lagi.

Kita harus bangga dan mendukung brand dalam negeri kita. Dengan adanya dukungan dari konsumen dalam negeri, merk/brand dalam negeri dapat lebih cepat terkenal dan go internasional. Karena produk dalam negeri juga memiliki standar internasional yang membanggakan.

Semoga tulisan ini dapat sedikit menggugah rasa cinta kita akan produk Indonesia. Jangan sampai produk dalam negeri kita lebih dahulu dikenal diluar negeri barulah kita mengenalnya. Kita harus lebih mencintai produk dalam negeri kita sebelum mereka mencintai produk kita.

Indonesia harus menghadapi pergolakan ekonomi global pada tahun 2013 ini dengan optimis. Sebab dalam hal perekonomian, pemerintah Indonesia tidak hanya berorientasi pada ekspor. Kebijakan ini sangat tepat karena fakta menunjukkan bila harga produk dalam negeri memiliki peran penting dalam menjaga stabiitas pertumbuhan ekonomi nasional.

 III.            Landasan Teori

Dewasa ini kita mengetahui bahwa pasar perdagangan di negara kita dibanjiri produk luar negeri terutama produk Cina setelah Asean-China Trade Agreement (ACFTA). Seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya handphone Cina telah tersebar luar di masyarakat dengan cepat karena harganya yang terjangkau oleh kalangan masyrakat Indonesia. Belum lagi produk Cina yang lain seperti alat-aat tulis, alat kebersihan, alat komunikasi lainnya bahkan sendal sekalipun.

CINA dipastikan bergabung dengan negara-negara ASEAN dalam melakukan perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan Asean Free Trade Area (AFTA). Bagi Indonesia ini berarti memperbolehkan produk-produk Cina masuk ke Indonesia tanpa ada hambatan tarif untuk menguasai pasar domestik. Cina terkenal dengan prestasinya dalam perekonomian yang stabil. Pada perdagangan internasional produk yang mampu bersaing secara global dengan perusahaan-perusahaan besar kelas dunia dan kesuksesannya menahan laju perusahaan asing di pasar lokal.

Dengan dimulainya AFTA pada 1 Januari 2010, otomatis perusahaan Cina akan mengekspor produknya ke pasar domestik Indonesia. Mereka yang mengekspor tersebut adalah perusahaan yang telah teruji dan terbukti mampu bersaing dengan perusahaan multinasional di pasar lokal negaranya dengan memanfaatkan jaringan, faktor produksi dan infrastruktur lokal yang tersedia.

 IV.            Pembahasan

Masuknya Indonesia menjadi bagian WTO (World Trade Organization) dengan segala aturan perdagangan bebasnyaterutama pembebasan biaya ekspor impor beberapa produk perdagangan sangat membantu membanjiri produk Cina di Indonesia dan akhirnya berdampak juga di Indonesia. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia sudah sering melihat bahan buatan Cina sejak kita masih kecil. Ironis memang dari barang-barang kecil sehari-hari seperti gunting kuku dan mainan sampai mesin-mesin industri semua Made In China. Pada akhirnya pola pikir masyarakat kita terbuai dan seolah terlalu mengagumkan produk impor dan mengabaikan produk lokal.

Sektor agribisnis pertanian tak luput dari dampak tersebut, produk hortikultura segar dari Cina terutama buah-buahan sering kita lihat di  pasar, kios buah ataupun di Supermarket dengan harga murah serta packing yang menarik. Masyarakat yang pada faktanya memilih produk tersebut berimplikasi pada produk lokal yang tidak laku.

Faktor-faktor penyebab harga produk Cina lebih murah dibanding produk lokal

Pemerintah Cina membuat kebijakan Revolusioner dan Visioner di bidang pertanian seperti :

a.       Membangun Infrastruktur secara Modern

Pembangunan sarana infrastruktur seperti gedung dan sarana transportasi yang terintegrasi turut berperan dalam peningkatan produksi dan menekan harga pokok produksi.

b.      Membangun Industri Pertanian

Pembangunan industri pertanian dengan mesin-mesin industri yang sangat efisien dan efektif mendongkrak hasil pertanian.

c.       Mengurangi Jumlah Petani

Walaupun strategi ini akan tidak relawan apabila masyarakat Cina sudah sangat concern dengan lahan pertanian. Namun pemerintah Cina menyadari bahwa lahan pertanian tidak bertambah luas. Sementara populasi penduduk terus bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi petani dan bekerja di ladang menyulitkan peningkatan pendapatan mereka, mengingat lahan yang akan dikelola petani semakin sempit. Karema alasan itu pemerintah Cina semakin gencar mengembangkan industri. Para petani yang bekerja di ladang perlahan-lahan ditarik dari ladang dan bekerja di pabrik-pabrik. Sebagian petani juga bekerja di industri pengolahan.

d.      Meninggalkan Cara Pertanian Konvensional

Teknologi pertanian merupakan hal yang sangat dicermati di Cina. Penggunaan benih transgenik hasil riset untuk mendongkrak produktivitas merupakan salah satu cara Cina untuk berubah.

e.       Adanya Bank Pertanian di Cina

Bank khusus pertanian di Cina telah membantu tumbuh kembangnya sektor pertanian dimana aturannya sangat bersahabat dengan para petani ataupun pengusaha seperti bunga kredit yang rendah, insentif, tax free, tax refund, dan lain-lain yang menumbuhkan iklim usaha pertanian yang sehat.

f.        Kebijakan Bank Sentral Cina untuk Mempertahankan Level Yuan

Sesuatu yang banyak pihak menilai bahwa hal ini kurang Fair adalah kebijakan Bank Sentral Cina yang menjaga level Yuan agar tidak terapresiasi dan tetap berada pada level rendah terhadap US Dollar yang berimplikasi pada harga produk Cina yang rendah.

Rantai Distribusi

Tidak seperti aturan ekspor impor antar negara yang sudah diatur secara tegas di WTO, perjanjian bilateral maupun multilateral. Diperkirakan karena panjangnya rantai birokrasi dan distribusi di negara ini membuat riskan akan datangnya pungutan liar.

Harga Bahan Pertanian yang Relatif Mahal

Harga benih, eceran pupuk kimia dan pestisida yang mahal ditambah dengan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia turut mendongkrak harga pokok produksi produk Agribisnis.

    V.            Kesimpulan

Masyarakat Indonesia masih belum bisa lepas dari produk luar negeri, terlebih produk Cina. Karena produk Cina relatif murah, sehingga masyarakat lebih berminat. Harga produk Ciba 56 persen lebih murah dibanding produk Indonesia.

Murahnya produk Cina karena didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang mapan. Utamanya dari segi pembiayaan perbankan. Misalnya, pengusaha di Cina bisa mendapatkan kredit dengan bunga hanya 3 persen per tahun. Kondisinya berbanding terbalik dengan Indonesia.

Selain itu yang membuat harga produk Cina lebih murah adalah fasilitas dan infrastruktur yang sudah memadai. Berbeda dengan Indonesia, biaya operasional jalan ini menjadi salah satu beban mahal. Dari sisi produktifitas, satu produk di Indonesia juga membutuhkan 3 tenaga kerja dibanding Cina. Dan juga karena bahan baku di Cina lebih murah dibandingkan di Indonesia.

Bangsa Indonesia perlu menerapkan peraturan baru dalam hal ekspor impor ini agar ada proteksi terhadap semua barang dan jasa asli Indonesia. Bila tidak, maka pengusaha Indonesia akan lebih senang menjadi penyalur dan pedagang daripada memproduksi barang dagangan. Jika itu terjadi, penduduk Indonesia yang berjumlah ratusan juta ini hanya bisa menjadi daerah pemasaran barang dari negara lain. Jika itu terjadi, bangsa ini pasti akan semakin terpuruk dan utang luar negeri Indonesia akan semakin membengkak untuk mendanai pembelian barang dan jasa dari luar negeri.

 VI.            Daftar Pustaka

http://chandratama.wordpress.com/2013/03/13/penyebab-harga-produk-impor-china-lebih-murah-daripada-produk-lokal/

http://www.anneahira.com/artikel-ekspor-impor.htm

http://asriandriani.blogspot.com

Buku Intisari Ekonomi, Drs. Nur Jaka, Pustaka Setia